FAKTAJATENG.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memperketat pemantauan terhadap warga Jawa Tengah yang bekerja di kawasan Timur Tengah.
Langkah ini diambil menyusul meningkatnya eskalasi konflik geopolitik di wilayah tersebut dalam beberapa waktu terakhir.
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Dzulfikar Ahmad Tawalla, menyatakan bahwa koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) telah dilakukan sejak hari pertama ketegangan meningkat.
“Kita sudah lakukan komunikasi, kita pantau terus pergerakannya,” ujar Dzulfikar seusai bertemu Gubernur Jawa Tengah di Kantor Gubernur, Kamis (5/3/2026).
Layanan Hotline dan Pendataan Warga
Selain pemantauan jarak jauh, pemerintah telah menyebarkan nomor hotline khusus yang dapat diakses sewaktu-waktu oleh para Pekerja Migran Indonesia (PMI) maupun warga negara Indonesia lainnya di Timur Tengah.
Mengenai adanya warga yang kemungkinan terjebak di wilayah konflik, Dzulfikar menyebut proses pendataan masih berlangsung. Pihaknya belum bisa memberikan angka pasti karena masih menunggu laporan lapangan serta data jemaah umrah.
“Prinsipnya, negara selalu hadir dalam setiap perubahan eskalasi yang ada di Timur Tengah. Sekarang ini kan selain pekerja migran, ada juga jemaah umroh. Kalau kita lihat komposisinya pasti sejauh ini aman terkendali,” tambahnya.
Komitmen Pemulangan Warga
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa keselamatan warga Jawa Tengah menjadi prioritas utama.
Pemprov Jateng menyatakan kesiapannya untuk melakukan langkah evakuasi jika situasi di Timur Tengah semakin memburuk dan tidak lagi aman bagi para pekerja.
“Kalau perlu kami pulangkan, maka akan kami lakukan,” tegas Ahmad Luthfi saat berdialog dengan Dzulfikar.
Komitmen ini tidak hanya berlaku untuk dampak konflik, tetapi juga bagi PMI yang mengalami masalah prosedural atau hukum di negara penempatan. Luthfi menyebut belum lama ini pihaknya telah mengoordinasikan pemulangan belasan orang dari total 50-an PMI yang bermasalah di luar negeri.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Jateng akan terus berkolaborasi dengan KP2MI dan Kementerian Luar Negeri guna memastikan seluruh proses perlindungan berjalan sesuai prosedur.
