FAKTAJATENG.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) menempatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai aktor kunci dalam menjaga reputasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam workshop penguatan strategi komunikasi di Jakarta, Sabtu (7/3/2026), BGN menegaskan bahwa perilaku dan pola komunikasi personel di lapangan adalah cerminan langsung dari kredibilitas pemerintah.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyebutkan bahwa sebagai program skala nasional yang kompleks, MBG sangat rentan terhadap serangan isu yang dapat mendistorsi persepsi publik. Oleh karena itu, SPPG harus mampu bertindak sebagai komunikator yang andal.
“SPPG adalah garda terdepan sekaligus representasi Program MBG di masyarakat. Apa yang dilihat dan dirasakan masyarakat dari aktivitas SPPG akan membentuk persepsi publik terhadap program secara keseluruhan,” ujar Hida di Jakarta.
Strategi 48 Jam: Menangkal Krisis Komunikasi
Baca Juga: Menu Ramadhan Tanpa UPF: Inovasi Makan Bergizi Gratis dari BGN
Salah satu poin krusial yang ditekankan dalam pembekalan ini adalah kecepatan respons terhadap isu negatif atau keluhan di lapangan. BGN menginstruksikan agar setiap dinamika yang muncul direspons secara faktual dalam waktu singkat.
Hida menjelaskan bahwa periode 24 hingga 48 jam pertama merupakan waktu krusial atau golden time dalam membentuk framing publik. Keterlambatan merespons dapat menyebabkan isu berkembang menjadi krisis kepercayaan yang luas.
“Komunikasi yang baik bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjaga kepercayaan publik. Respons yang cepat, faktual, dan terkoordinasi menjadi kunci agar isu dapat dikelola dengan baik dan tidak berkembang menjadi krisis komunikasi,” tegas Hida.
Prinsip Komunikasi Satu Pintu
Untuk menghindari kesimpangsiuran informasi, BGN membekali para peserta dengan empat pilar komunikasi strategis:
Pesan Faktual: Informasi harus berbasis data dan regulasi resmi.
Segmentasi Audiens: Memilih media komunikasi yang tepat sesuai karakter masyarakat setempat.
Konsistensi Kebijakan: Seluruh informasi di daerah harus selaras dengan kebijakan pusat.
Transparansi Proporsional: Terbuka namun tetap terukur dalam menghadapi isu di ruang publik.
Melalui koordinasi internal yang kuat, BGN optimis dukungan publik terhadap program peningkatan gizi anak sekolah ini akan tetap terjaga.
Pengelolaan informasi yang matang dinilai sama pentingnya dengan distribusi makanan itu sendiri dalam menjamin legitimasi kebijakan nasional tersebut.
