FAKTAJATENG.ID – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang berujung pada tertahannya kapal tanker milik Pertamina di kawasan Selat Hormuz memicu reaksi keras dari parlemen.
Presiden RI Prabowo Subianto didesak untuk mengambil peran personal dalam jalur diplomasi guna membebaskan aset strategis negara tersebut.
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB, Syafruddin, menegaskan bahwa situasi ini telah melampaui ranah teknis kementerian.
Menurutnya, komunikasi head-to-head antar kepala negara menjadi kunci utama di tengah memanasnya konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
“Saya kira masalah kapal di Pertamina memerlukan lobi langsung dari Presiden. Tidak cukup hanya Menteri ESDM, Menteri Luar Negeri, atau di bawahnya,” tegas Syafruddin kepada wartawan, Sabtu (28/3/2026).
Daya Tekan Diplomatik dan Jalur Vital Energi
Baca Juga: Sudah 3 Minggu Pertamina Pride Tertahan, Seberapa Besar Dampaknya Terhadap Pasokan BBM Indonesia?
Meski mengapresiasi langkah yang telah diambil Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan KBRI Teheran, Syafruddin menilai eskalasi di Selat Hormuz memerlukan “daya tekan” yang lebih kuat dari pucuk pimpinan negara.
“Upaya Kemlu dan jajaran sudah tepat, tapi ini menyangkut jalur energi global dan keselamatan aset negara. Presiden perlu turun langsung agar memiliki daya tekan diplomatik yang lebih kuat,” ujarnya.
Legislator PKB tersebut mengingatkan bahwa Selat Hormuz merupakan urat nadi energi dunia yang melayani sekitar 20 persen distribusi minyak global.
Gangguan di wilayah ini dianggap sebagai ancaman serius bagi stabilitas energi nasional dan internasional.
Posisi Tawar Indonesia sebagai Negara Non-Blok
Syafruddin meyakini bahwa keterlibatan langsung Presiden Prabowo akan memperkuat posisi tawar Indonesia.
Sebagai negara non-blok yang memiliki hubungan baik dengan Iran, Indonesia dianggap memiliki modal politik yang besar untuk melakukan negosiasi di tengah suasana perang.
“Ini bukan hanya soal kapal, tapi soal bagaimana negara hadir melindungi aset strategis dan warganya di tengah konflik global. Presiden perlu menunjukkan kepemimpinan langsung dalam situasi seperti ini,” pungkasnya.
Konteks Krisis Selat Hormuz
Sebagai informasi, dua kapal tanker Pertamina tertahan akibat kebijakan penutupan Selat Hormuz oleh pemerintah Iran.
Langkah ekstrem Teheran tersebut diambil sebagai respons atas meningkatnya konfrontasi militer dengan Amerika Serikat dan Israel di kawasan tersebut.
Saat ini, pemerintah Indonesia masih terus mengupayakan jalur diplomasi intensif melalui Kemlu untuk memastikan keselamatan seluruh awak kapal dan keutuhan aset Pertamina yang tertahan.
