FAKTAJATENG.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menyatakan komitmennya untuk bersinergi dengan pemerintah dalam menghadapi tekanan krisis energi global yang dipicu oleh lonjakan harga minyak dunia.
Sinergi ini dinilai krusial untuk memastikan efektivitas kebijakan strategis nasional di tengah ketidakpastian geopolitik.
Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah yang sejauh ini dinilai berhasil menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri, meskipun tekanan fiskal kian berat.
Ketahanan APBN Hadapi Lonjakan Harga Minyak
Herman menyoroti kemampuan pemerintah menahan harga BBM di saat harga minyak dunia telah melambung jauh melampaui asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Asumsi APBN: 70 Dolar AS per barel.
Realisasi Global: Menembus kisaran 110 hingga 115 Dolar AS per barel.
Menurut Herman, pencapaian ini merupakan tantangan besar bagi ketahanan fiskal yang berhasil dikelola dengan baik tanpa membebani masyarakat melalui kenaikan harga di SPBU.
Langkah Adaptif: Kebijakan WFA Jumat
Sebagai bagian dari strategi efisiensi energi, Herman mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah alternatif untuk menekan konsumsi BBM secara nasional.
Salah satunya adalah penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA).
“Kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi adaptif yang juga telah diterapkan di sejumlah negara lain dalam menghadapi lonjakan harga energi,” jelas Herman terkait rencana pemberlakuan WFA setiap hari Jumat mulai April 2026.
Imbauan kepada Masyarakat
Di tengah situasi sulit ini, politisi senior tersebut menekankan pentingnya ketenangan publik.
Ia memperingatkan agar tidak ada pihak yang melakukan praktik spekulasi yang dapat merusak distribusi energi.
Larangan Penimbunan: Masyarakat diminta tidak melakukan penimbunan BBM.
Optimisme Geopolitik: Herman meyakini krisis ini bersifat sementara dan akan membaik seiring normalisasi rantai pasok dunia.
Tanggung Jawab Bersama
Herman menegaskan bahwa kekompakan antara legislatif dan eksekutif adalah kunci utama dalam melewati masa transisi krisis ini.
Sinergi tersebut diharapkan mampu memitigasi dampak ekonomi bagi masyarakat luas.
“Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk bisa melewati masa sulit ini,” pungkas Herman.
