FAKTAJATENG.ID – Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi mencatatkan prestasi gemilang dalam sektor perumahan nasional.
Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jateng menduduki peringkat pertama nasional dalam realisasi penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) periode 1 Januari hingga 1 April 2026.
Total nilai penyaluran kredit di Jawa Tengah menembus angka Rp2,3 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari Kabupaten Brebes (Rp131,5 miliar), Banyumas (Rp117,4 miliar), dan Sragen (Rp115,6 miliar).
Pujian dari Menteri PKP
Atas capaian tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait memberikan apresiasi tinggi saat menerima kunjungan Gubernur Ahmad Luthfi dan jajaran kepala daerah asal Jateng di Jakarta, Kamis (2/4).
“Kita harus belajar sama Jateng dan Gubernurnya. Kredit Perumahan ini program Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan ekonomi. Saya senang sekali Jateng nomor 1,” ujar menteri yang akrab disapa Ara tersebut.
Selain KPP, Jawa Tengah juga menunjukkan performa impresif pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah bersubsidi dengan menempati urutan kedua nasional. Pada 2025, Jateng berhasil merealisasikan 24.470 unit rumah subsidi.
Target Ambisius dan Optimalisasi Lahan
Melihat potensi besar di Jawa Tengah, Menteri Ara menantang Pemprov Jateng untuk meningkatkan target FLPP secara signifikan pada tahun ini.
“Kalau boleh, tahun ini (2026) jadi 40 ribu unit. Sudah disiapkan dan sudah koordinasi dengan Menteri ATR/BPN, katanya Jateng juga tertinggi untuk pendataan lahan yang dapat dijadikan permukiman,” jelas Ara.
Tak hanya soal kredit, pertemuan tersebut juga membahas akselerasi program perumahan lainnya, termasuk pemberdayaan UMKM lokal. Pemerintah pusat berencana memanfaatkan sentra industri genteng di Kebumen dan Jepara untuk mendukung proyek perumahan nasional.
“Sentra genteng di Jateng ada Kebumen dan Jepara, ini akan kita manfaatkan, jadi menggunakan genteng dari Jateng agar UMKM maju,” paparnya.
Upaya Menekan Backlog Perumahan
Gubernur Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa pihaknya terus bekerja keras menekan angka backlog (kekurangan) perumahan.
Pada tahun 2025, penanganan backlog di Jateng mencapai 274.514 unit, yang berhasil menurunkan angka kekurangan hunian sekitar 20%.
“Hari ini kami usulkan terkait BSPS 2026. Untuk penanganan kawasan permukiman kumuh, kita usulkan di Batang, Banyumas, Jepara, dan mungkin di Kota Semarang. Rumah susun juga ada kami usulkan,” kata Luthfi.
Luthfi menegaskan bahwa penanganan hunian di Jawa Tengah bersumber dari kolaborasi multisektor, mulai dari APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Baznas, CSR perusahaan, hingga partisipasi aktif masyarakat.
