Daerah  

Jurus Pemprov Jateng Tekan Kemiskinan di Wonogiri: Kucurkan Ratusan Juta hingga Berdayakan Ekonomi Warga

Melalui kolaborasi Pemprov Jateng, RSJD dr. Arif Zainudin, BUMD, dan pihak swasta, disalurkan berbagai bantuan senilai total Rp511,11 juta yang difokuskan untuk memberdayakan ekonomi warga demi menekan angka kemiskinan./Dok. Humas Jateng

FAKTAJATENG.ID — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah terus melakukan berbagai upaya strategis untuk menuntaskan kemiskinan di wilayahnya.

Tidak sekadar memberikan bantuan secara cuma-cuma, Pemprov Jateng kini berfokus pada upaya menghidupkan urat nadi perekonomian warga.

Langkah nyata tersebut salah satunya diwujudkan melalui program Desa Dampingan yang dimotori oleh RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta di Desa Minggarharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri. Pelaksanaan program ini ditinjau langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, pada Kamis (13/8/2026).

Wakil Gubernur yang akrab disapa Gus Yasin ini menjelaskan, penuntasan kemiskinan membutuhkan kolaborasi lintas sektoral antara pemerintah, rumah sakit, BUMD, hingga pihak swasta. Sasaran intervensi pun ditentukan berdasarkan data terukur.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, tingkat kemiskinan di Jateng berhasil turun dari 9,39 persen menjadi 9,2 persen. Namun, angka kemiskinan di Kabupaten Wonogiri tercatat masih di angka 9,59 persen—berada di atas rata-rata provinsi. Pemprov Jateng kemudian melakukan pemetaan lebih spesifik hingga ke tingkat kecamatan.

“Dari Wonogiri ini kita petakan lagi kecamatannya. Kecamatan yang masih di atas data Kabupaten Wonogiri mana? Nah, kebetulan di Kecamatan Eromoko ini masih di atas Wonogiri, sehingga perlu diintervensi,” ujar Wagub Taj Yasin.

Ubah Bantuan Menjadi Aset Produktif

Dalam kunjungan tersebut, disalurkan berbagai bantuan senilai total Rp511,11 juta yang berasal dari pemerintah dan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Bantuan tersebut meliputi peningkatan kualitas 4 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) senilai Rp40 juta, bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Rp20 juta, 4 paket modal usaha Rp12 juta, dan 3 unit jambanisasi Rp19,11 juta.

Dukungan dari pihak swasta dan BUMD juga mengalir, di antaranya dari PT Djarum berupa 5 unit Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) senilai Rp370 juta, serta PT Jamkrida Jateng untuk pembangunan 15 unit jambanisasi senilai Rp50 juta.

Baca Juga: Menteri UMKM Sebut Pentingnya Peran Mahasiswa Tingkatkan Rasio Kewirausahaan

Wagub Taj Yasin menekankan, bantuan ekonomi yang diberikan pemerintah tidak boleh berhenti hanya sebagai barang konsumtif, melainkan harus berkembang menjadi aset yang produktif bagi penerimanya.

“Tujuan kita memberikan bantuan kelompok-kelompok usaha bersama ini supaya menjadi income (pendapatan),” katanya.

Ia memastikan pemerintah akan memantau perkembangan program ini, seperti bantuan hewan ternak kambing. Jika dikelola dengan baik, kelompok usaha tersebut berpeluang mendapatkan bantuan lanjutan.

Selain itu, bantuan berupa tiga unit alat pencacah rumput yang bisa mengolah kotoran menjadi kompos juga diserahkan untuk mendukung konversi pertanian konvensional menjadi lebih modern.

“Dengan adanya pengolahan, pelatihan, pendampingan seperti ini harapannya pertaniannya semakin baik,” ucap Wagub.

Asesmen Mendalam RSJD dr. Arif Zainudin

Sementara itu, Direktur RSJD dr. Arif Zainudin, Setyowati Raharjo, mengungkapkan bahwa proses pendampingan di Desa Minggarharjo telah berjalan sejak Januari 2026.

Pihaknya melakukan survei lapangan guna memetakan potensi sekaligus persoalan yang dihadapi warga.

“Yang kami lakukan dari hasil survei dari peternakan, pertanian, UMKM, dan kesehatan,” katanya.

Dari hasil identifikasi tersebut, RSJD menemukan sektor peternakan dan pertanian butuh sentuhan teknologi karena masih dijalankan secara konvensional dan bergantung pada musim.

Di sektor UMKM (produksi rengginang, wayang kulit, dan batik tulis), perajin masih terkendala masalah pemasaran yang bergantung pada sistem pre-order (pesanan).

Pendampingan juga difokuskan pada sektor kesehatan dengan ditemukannya 8 balita berisiko stunting, 3 baduta stunting, serta 4 warga dengan gangguan kesehatan jiwa yang sebelumnya pernah dirawat di RSJD dr. Arif Zainudin.

Bantuan yang diberikan dilakukan bertahap, mulai dari penyuluhan, pelatihan budi daya, hingga pendampingan proposal.

Kepala Desa Minggarharjo, Tri Wiyono, sangat mengapresiasi program Desa Dampingan ini.

Menurutnya, intervensi ini sangat membantu desa dalam menutupi persoalan yang tak bisa didanai sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

“Harapannya, mudah-mudahan tetap masih berlanjut sampai warganya betul-betul sejahtera,” ucapnya.

Ia juga berharap pendampingan ini berkelanjutan, mengingat masih ada tantangan ekonomi lain yang belum terselesaikan, seperti nasib para perajin gamelan di desanya yang kini kesulitan mendapatkan pesanan.

Baca Juga: Pameran Tatah 2026: Wagub Jateng dan Dekranasda Dorong Narasi Sejarah Ukir Jepara Masuk Catatan Nasional

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *