FAKTAJATENG.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengakui bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak pada peningkatan volume sampah organik, khususnya yang berasal dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Lonjakan timbulan sampah tersebut dinilai sebagai konsekuensi dari bertambahnya aktivitas produksi makanan dalam skala besar.
Untuk mencegah beban berlebih di tempat pembuangan akhir (TPA), dapur MBG diminta melakukan pengelolaan sampah secara mandiri sejak dari sumbernya. Upaya ini menjadi langkah penting agar persoalan sampah tidak semakin memperparah kondisi TPA yang sebagian besar sudah mengalami kelebihan kapasitas.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jawa Tengah, Widi Hartanto, menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pengelolaan limbah dapur MBG di wilayah Jawa Tengah. Koordinasi tersebut juga melibatkan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten dan kota untuk memastikan penanganan sampah berjalan efektif.
Menurut Widi, peningkatan timbulan sampah akibat program MBG memang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, DLHK Jateng telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, termasuk pelatihan bagi pengelola dapur MBG agar mampu mengolah sampah organik secara optimal.
DLHK Jawa Tengah pun menawarkan berbagai metode pengolahan sampah organik. Salah satu solusi yang didorong adalah pemanfaatan sisa makanan sebagai pakan magot (larva lalat Black Soldier Fly) yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain itu, sampah organik juga dapat diolah menggunakan komposter maupun dimasukkan ke lubang biopori khusus untuk mempercepat proses penguraian alami.
Beragam inovasi tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada sistem angkut-buang ke TPA. Widi mengakui bahwa pihaknya belum memiliki data detail terkait jumlah pasti timbulan sampah dari dapur SPPG karena sifatnya fluktuatif. Namun, ia memastikan jumlahnya meningkat seiring bertambahnya dapur MBG di berbagai daerah di Jawa Tengah.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan dari hulu atau sumbernya. Dapur SPPG diminta bertanggung jawab terhadap limbah yang dihasilkan agar tidak seluruhnya dibebankan kepada TPA. Pendekatan serupa juga dianjurkan bagi pengelola pasar, kawasan wisata, hingga perkantoran.
Menurutnya, pengelolaan sampah di dapur relatif lebih mudah diawasi dan diintervensi dibandingkan di sektor lain. Karena itu, pengawasan dan pendampingan teknis akan terus dilakukan agar proses pengolahan sampah berjalan konsisten.
Terkait sisa makanan dari siswa yang tidak habis dikonsumsi, Widi juga mendorong sekolah dan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan sampah. Pemanfaatan sisa makanan sebagai pakan magot dinilai sebagai solusi berkelanjutan karena selain ramah lingkungan, juga memiliki potensi ekonomi.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan sampah organik bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan peran serta seluruh lapisan masyarakat. Dengan pengolahan dari sumber, diharapkan tekanan terhadap TPA yang sudah overload dapat berkurang secara signifikan.[mut]
