FAKTAJATENG.ID — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat program Sekolah Rakyat di wilayahnya kini telah menampung sebanyak 2.692 siswa.
Seluruh peserta didik tersebut tersebar di 10 lokasi Sekolah Rakyat permanen dan enam Sekolah Rakyat rintisan.
Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, menilai keberadaan program ini menjadi langkah strategis untuk menekan angka putus sekolah sekaligus mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah.
“Sekolah Rakyat ini jalan untuk memutus rantai kemiskinan. Karena bagaimana pun juga angka kemiskinan di Jawa Tengah masih relatif tinggi,” katanya saat menerima kunjungan Tim Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK RI di Semarang, Rabu, 5 Agustus 2026.
Gus Yasin menegaskan komitmen Pemprov Jateng untuk terus mengawal pelaksanaan program tersebut agar manfaatnya dirasakan langsung oleh anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Harus kita kawal karena ini adalah gagasan presiden kita yang tujuannya untuk memuliakan keluarga miskin, sehingga sekolah rakyat ini benar-benar memfasilitasi kebangkitan orang-orang kecil,” katanya.
Baca Juga: Gibran Kunjungi Sekolah Rakyat Padang, Janjikan Bantuan Sepatu dan Kaus Kaki untuk Siswa
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa Jawa Tengah sejatinya telah memiliki pengalaman mengelola sekolah berasrama khusus keluarga kurang mampu selama satu dekade terakhir.
Saat ini Jateng mengoperasikan tiga sekolah berasrama penuh di Kabupaten Pati, Kabupaten Semarang, dan Purbalingga, serta 15 sekolah semi-boarding.
“Dengan adanya Program Sekolah Rakyat kami tentu senang, karena ini sejalan dengan rintisan yang telah kami lakukan sekitar 10 tahun terakhir,” katanya.
Sebaran Siswa dan Evaluasi Kuota Jenjang
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial Jateng, Imam Maskur, merinci bahwa 2.692 siswa yang terdaftar pada tahun ajaran 2026/2027 terdiri dari 380 siswa SD, 1.038 siswa SMP, dan 1.274 siswa SMA.
Seluruh siswa telah menyelesaikan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada 31 Juli 2026.
Lokasi 10 Sekolah Rakyat permanen di Jateng meliputi:
Kabupaten Pati, Banyumas, Wonosobo, Sragen, Jepara, Brebes, Cilacap, Sukoharjo, Rembang, dan Kota Semarang.
Sementara enam Sekolah Rakyat rintisan berlokasi di:
Banjarnegara, Temanggung, Blora, Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kebumen.
Imam mengungkapkan bahwa penyerapan kuota siswa jenjang SMP dan SMA telah terpenuhi hampir sepenuhnya.
Namun, penerimaan siswa Sekolah Rakyat Dasar (SRD) masih menghadapi kendala psikologis, di mana banyak orang tua belum tega melepas anak usia 6–7 tahun untuk tinggal di asrama.
Menyikapi hal tersebut, Kementerian Sosial memberikan fleksibilitas kebijakan agar alokasi kuota SD yang belum terisi dapat dialihkan menjadi rombongan belajar (rombel) tambahan pada jenjang SMP dan SMA.
Baca Juga: Tinjau Pelaksanaan MPLS, Wali Kota Tegal Tegaskan Sekolah Harus Bebas Bullying dan Catcalling
