FAKTAJATENG.ID – Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah mulai menunjukkan dampak ganda (multiplier effect).
Tak sekadar intervensi nutrisi, program ini kini bertransformasi menjadi mesin penggerak ekonomi desa melalui kemitraan strategis dengan entitas lokal.
Hingga Maret 2026, tercatat 119 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah telah menjalin kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Sebanyak 53 SPPG bermitra dengan BUMDes, sementara 64 lainnya menggandeng KDKMP untuk menyuplai komoditas pangan seperti ayam, telur, sayuran, hingga bumbu dapur.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa program ini merupakan investasi jangka panjang yang menghubungkan pembangunan sumber daya manusia dengan penguatan wirausaha di 35 kabupaten/kota.
“Program MBG ini bukan sekadar soal makan bergizi. Di dalamnya ada investasi strategis, membangun sumber daya manusia, sekaligus efek berganda terhadap perekonomian daerah, termasuk penguatan wirausaha di 35 kabupaten/kota,” ujar Luthfi dalam Rapat Koordinasi MBG di Grhadhika Bhakti Praja, Selasa (3/3/2026).
Koperasi Desa Jadi Ujung Tombak
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memacu integrasi MBG dengan koperasi desa. Saat ini, dari 8.523 desa/kelurahan, sebanyak 73 persen atau 6.217 KDKMP telah beroperasi dengan total anggota mencapai 200.007 orang. Luthfi pun memberikan instruksi khusus kepada para kepala daerah untuk memastikan rantai pasok ini tetap terjaga di tingkat lokal.
“Saya minta para bupati dan wali kota melakukan konektivitas antara MBG dengan koperasi di daerah masing-masing. Ini harus linear dan saling menguatkan,” tegasnya.
Untuk mendukung keberlanjutan pasokan, Jawa Tengah menargetkan produksi padi tahun 2026 sebesar 10,55 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Angka ini naik 12,22 persen dari realisasi tahun sebelumnya, guna memastikan ketahanan stok pangan program MBG sekaligus menjaga stabilitas ekonomi perdesaan.
Larangan Belanja ke Grosir Besar
Di sisi lain, Menteri Koordinator Pangan RI, Zulkifli Hasan (Zulhas), memberikan peringatan keras kepada pengelola SPPG agar tidak mematikan ekonomi lokal dengan mencari bahan baku dari distributor besar di luar daerah. Ia menekankan bahwa SPPG harus menjadi akses pasar bagi petani dan peternak kecil.
“Jalannya ekonomi UMKM di desa itu ya lewat SPPG. Jangan lagi cari grosir jauh-jauh. Libatkan koperasi desa, BUMDes, petani, peternak, dan nelayan sebagai produsen pangan lokal,” tegas Zulhas.
Menurut Menko Pangan, koperasi desa harus mengambil peran sebagai agregator atau penyangga harga. Hal ini krusial untuk melindungi produsen lokal saat harga komoditas jatuh di bawah harga acuan pasar. Melalui skema MBG, koperasi diharapkan mampu menyerap hasil panen rakyat secara maksimal.
