FAKTAJATENG.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran dana dalam kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari.
Terbaru, Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno, kembali diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (10/3/2026).
Pemeriksaan yang berlangsung selama 4,5 jam tersebut difokuskan pada dugaan penerimaan dana dari hasil pertambangan yang dikemas sebagai “jasa pengamanan”.
Fokus Penyidikan: Aliran Dana dari Korporasi
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa materi pemeriksaan Japto berkaitan erat dengan aktivitas PT Alamjaya Bara Pratama (PT ABP), salah satu dari tiga perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi dalam perkara ini.
“Penyidik mendalami terkait dugaan penerimaan atas hasil pertambangan dari PT ABP sebagai jasa pengamanan,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta.
Selain PT ABP, KPK sebelumnya juga telah menetapkan PT Sinar Kumala Naga (SKN) dan PT Bara Kumala Sakti (BKS) sebagai tersangka.
Ketiga perusahaan batubara ini diduga menjadi instrumen bagi Rita Widyasari untuk menerima gratifikasi sebesar 5 dolar AS per metrik ton batubara yang diproduksi.
Sikap Irit Bicara Japto Soerjosoemarno
Usai menjalani pemeriksaan, Japto memilih tidak banyak berkomentar mengenai detail pertanyaan penyidik.
Baca Juga: Skandal Suap Pajak Jakut: KPK Seret Pegawai KPP Madya Bogor
Ia mengarahkan awak media untuk mencari informasi langsung dari pihak internal KPK.
“Tanya penyidik dong, kok tanya sama saya,” cetus Japto singkat saat dikonfirmasi mengenai materi pemeriksaannya.
Ini merupakan pemeriksaan lanjutan bagi Japto setelah sebelumnya sempat diperiksa pada 26 Februari 2025.
Kasus ini juga menyeret petinggi Pemuda Pancasila lainnya, yakni Ahmad Ali (Wakil Ketua Umum MPN PP sekaligus Ketua Harian DPP PSI), yang rumahnya juga telah digeledah oleh penyidik.
Sitaan Fantastis: Mobil Mewah hingga Uang Ratusan Miliar
Penyidikan kasus ini telah menghasilkan penyitaan aset dalam skala besar. Dari kediaman Japto saja, KPK telah menyita 11 mobil mewah serta uang tunai senilai Rp56 miliar.
Sementara dari kediaman Ahmad Ali, disita uang Rp3,4 miliar beserta barang-barang bermerek.
Secara akumulatif, total nilai uang yang telah disita KPK dalam perkara Rita Widyasari mencapai kurang lebih Rp476,86 miliar, yang terdiri dari:
Rupiah: Rp350,86 miliar (dari 36 rekening).
Dolar AS: Sekitar Rp102,19 miliar (dari 15 rekening).
Dolar Singapura: Sekitar Rp23,79 miliar (dari 1 rekening).
Selain uang tunai, penyidik juga mengamankan 91 unit kendaraan mewah (termasuk Lamborghini dan McLaren), 5 bidang tanah, serta 30 jam tangan mewah (Rolex, Richard Mille, dsb).
Skema Gratifikasi “Metrik Ton”
Kasus ini bermula dari kebijakan Rita Widyasari yang mengeluarkan lebih dari 100 izin pertambangan batubara selama menjabat sebagai Bupati Kukar.
Rita diduga meminta kompensasi sebesar 3,5 hingga 5 dolar AS untuk setiap metrik ton batubara yang dihasilkan sebagai syarat keluarnya izin eksplorasi.
Aliran dana tersebut diduga mengalir melalui perusahaan-perusahaan seperti PT BKS, kemudian ke tokoh PP di Kalimantan Timur, Said Amin, hingga bermuara ke sejumlah pihak termasuk Japto dan Ahmad Ali.
