FAKTAJATENG.ID – Gelombang efisiensi energi mulai merambah birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) terpantau mulai beralih menggunakan sepeda sebagai moda transportasi menuju kantor, di tengah upaya pemerintah daerah membangun budaya hemat energi yang lebih terstruktur.
Salah satu ASN yang melakoni rutinitas ini adalah Kepala Bagian Hukum Setda Jateng, Haerudin.
Ia menempuh jarak sekitar 17 kilometer dari kediamannya di Pudak Payung, Semarang, menuju kompleks kantor Gubernur Jawa Tengah.
“Sekitar satu jam perjalanan. Lumayan, tapi ini jadi tantangan sekaligus pengalaman,” ujar Haerudin saat ditemui di halaman kantor Gubernur, Kamis (9/4/2026).
Konsekuensi dari pilihan ini adalah pergeseran jam kerja. Haerudin mengaku harus mulai mengayuh sebelum pukul enam pagi untuk memastikan tiba tepat waktu.
Baginya, langkah ini merupakan bentuk edukasi nyata bagi masyarakat sekaligus upaya membentuk budaya kerja baru.
“Selain menghemat juga edukasi untuk budaya kerja. Saya kira memang saatnya kita membudayakan untuk bekerja dengan hemat energi. Bukan saja dengan naik sepeda tapi juga untuk listrik, untuk bahan bakar yang lain, juga kita harus memberikan contoh kepada masyarakat, bahwa memang saatnya kita hidup hemat,” ungkapnya.
Transformasi Budaya dan Kebijakan WFH
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, bersama Sekda Sumarno dan jajaran kepala dinas lainnya, turut melakukan aksi serupa dengan mengayuh sepeda menuju kantor.
Luthfi menegaskan bahwa gerakan ini tidak boleh terjebak dalam formalitas surat edaran semata, melainkan harus diintegrasikan dengan kebijakan kerja yang lebih fleksibel namun tetap produktif.
“Ini bukan hanya perintah, tapi harus dibudayakan. Dengan cara apa? Dengan cara berolahraga, dengan cara kerja tepat waktu, kemudian ada yang WFH (Work From Home),” jelas Luthfi.
Langkah penghematan di level birokrasi ini sejalan dengan pengembangan ratusan desa mandiri energi di Jawa Tengah dan dorongan bagi sektor industri untuk beralih ke energi terbarukan melalui insentif pajak.
Anomali Distribusi LPG 3 Kilogram
Namun, di tengah upaya kampanye penghematan tersebut, pemerintah provinsi juga dihadapkan pada tantangan pengawasan distribusi energi di lapangan. Ahmad Luthfi menyoroti adanya kontradiksi data terkait stok LPG 3 kilogram.
Meski secara data ketersediaan diklaim mencukupi hingga enam kali kebutuhan normal, fenomena kelangkaan masih kerap terjadi di masyarakat.
Gubernur pun memberikan peringatan keras terhadap potensi penyalahgunaan distribusi LPG bersubsidi yang seharusnya hanya dikonsumsi oleh rumah tangga prasejahtera, nelayan kecil, dan pelaku usaha mikro. Luthfi menegaskan bahwa praktik penimbunan atau penggunaan oleh sektor usaha menengah-besar yang tidak berhak akan ditindak tegas.
