FAKTAJATENG.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi kebijakan andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menuai gelombang kritik.
Alih-alih menjadi solusi bagi stunting dan pemberdayaan ekonomi rakyat, program ini dinilai publik lebih menyerupai proyek borongan yang menguntungkan segelintir elite dibandingkan pelaku UMKM di daerah.
Sentimen negatif ini memuncak dalam aksi bertajuk Seruan Aksi Kalbar Menggugat yang digelar pada 26 Februari lalu.
Massa aksi menilai pelaksanaan MBG di lapangan masih jauh dari harapan dan justru mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat miskin secara struktural.
Kritik Penyeragaman Gizi dan Pengabaian Lokalitas
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah kebijakan penyeragaman menu gizi secara nasional yang dianggap tidak relevan dengan kondisi geografis dan budaya pangan lokal.
Indah, salah satu orator dalam rapat Paripurna pasca-aksi, melontarkan kritik pedas terkait motif di balik proyek berskala besar ini.
Baca Juga: Percepat Layanan Gizi Nasional, Kepala BGN: 24 Ribu SPPG Sudah Beroperasi di Seluruh Indonesia
“Ini kan namanya kerja borongan Pak. Ini sifatnya skala nasional, gizi teman-teman di NTT beda sama gizi orang-orang di Jakarta. Dapur Papua beda dengan dapur Jawa, dapur Kalimantan, sekolah Kalimantan beda dengan sekolah di Jawa. Ini skala nasional jadi harus diberlakukan melihat bagaimana pemberdayaan lokal tersebut,” tegas Indah.
Indah juga mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap pelaku ekonomi kecil.
Meski dijanjikan akan melibatkan UMKM, realita di lapangan menunjukkan kecenderungan pengelolaan yang tersentralisasi pada pihak-pihak tertentu yang diduga hanya berorientasi pada keuntungan semata.
Keamanan Pangan dan Isu Stunting
Kritik terhadap program MBG semakin tajam menyusul laporan adanya sejumlah siswa yang mengalami keracunan makanan di beberapa titik operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hal ini memicu kecurigaan publik mengenai standar keamanan pangan dan pengawasan yang lemah demi mengejar efisiensi biaya.
Selain masalah teknis, massa aksi juga menyoroti narasi pemerintah yang mengklaim program ini sebagai senjata utama pengentasan stunting. Menurut para pengunjuk rasa, stunting tidak bisa diselesaikan hanya dengan membagikan makanan di sekolah. Mereka mendesak pemerintah untuk menyentuh akar permasalahan, yakni:
Kesehatan ibu hamil dan menyusui.
Akses air bersih dan sanitasi.
Kemiskinan struktural yang membuat daya beli masyarakat terhadap pangan berkualitas rendah sejak di lingkup keluarga.
Hingga berita ini diturunkan, diskursus mengenai efektivitas program MBG masih menjadi topik hangat di media sosial dan berbagai ruang publik.
Masyarakat menuntut adanya evaluasi total agar anggaran negara yang besar tidak hanya menjadi ladang bisnis baru bagi para elite, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di pelosok negeri.
Baca Juga: Seskab Teddy Bantah MBG Sedot Dana Pendidikan: Program Laman Tetap Jalan, Fasilitas Justru Ditambah
