FAKTAJATENG.ID – Kita perlu bicara jujur soal isu “dana nasabah bank dipakai buat program Makan Bergizi Gratis (MBG)”.
Kalau cuma melihat penjelasan formal otoritas, memang benar program senilai Rp335 triliun pada 2026 ini diambil dari APBN, bukan langsung menyedot saldo di rekening tabungan masyarakat.
Secara hukum, uangnya berasal dari pajak dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Jadi, klaim bahwa pemerintah “merampok” uang nasabah untuk bagi-bagi makan siang itu secara teknis salah besar.
Tapi, apakah itu berarti uang nasabah benar-benar “aman” dari pusaran proyek raksasa ini? Jangan senang dulu.
Di sinilah letak permainan sistemnya yang harus kita kritisi habis-habisan. Mari kita bongkar.
Menurut website DJJPR Kementerian Keuangan, SBN merupakan instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara sebagai salah satu cara untuk membiayai kebijakan dan programnya, menutup kekurangan kas jangka pendek, dan mengelola portofolio utang negara.
Siapa pembeli utama SBN yang diterbitkan pemerintah untuk menambal defisit anggaran atau membiayai programnya? Jawabannya adalah bank-bank besar, termasuk Bank Mandiri, BRI, dan BNI.
Nah, dari mana bank punya duit buat beli surat utang negara tadi? Ya, dari Dana Pihak Ketiga (DPK), alias uang tabungan, deposito, dan giro milik masyarakat.
Jadi, meskipun secara administratif tidak ada pemotongan saldo, secara sistem uang yang Anda simpan di bank justru diputar oleh perbankan untuk membiayai utang pemerintah.
Ada hubungan “bawah tangan” yang tidak bisa dibantah antara tabungan publik dan pembiayaan program negara.
Efeknya buat rakyat? Jelas bukan main-main. Ketika perbankan terlalu sibuk menyetor uang ke pemerintah lewat pembelian SBN yang risikonya nol, mereka otomatis jadi makin malas menyalurkan kredit ke sektor riil.
Inilah yang disebut crowding-out effect. Pemerintah “menyerobot” jatah pinjaman yang seharusnya bisa mengalir ke UMKM, industri, atau kredit rumah tangga.
Dengan MBG yang menyedot hampir 9% total belanja negara, jangan kaget kalau nanti pinjaman modal buat usaha kecil jadi makin sulit atau bunganya makin mahal karena likuiditas perbankan tersedot ke lubang anggaran pemerintah yang haus dana.
Masalah substansialnya bukan lagi soal istilah “dipakai” atau tidak, tapi soal bagaimana kualitas bank kita sekarang.
Jika bank-bank kita merasa lebih nyaman jadi “penampung surat utang” daripada menjadi penggerak ekonomi produktif seperti pertanian atau manufaktur, maka pertumbuhan ekonomi riil bakal layu di tengah jalan.
Masyarakat yang seharusnya jadi target kesejahteraan justru malah makin terjepit karena akses modalnya “dimakan” oleh prioritas politik pemerintah.
Ini adalah paradoks yang mengerikan. Memberi makan gratis dengan cara membatasi ruang gerak ekonomi rakyatnya sendiri.
Belum lagi bicara soal risiko kepercayaan. Perbankan itu cuma soal trust. Begitu muncul selentingan bahwa dana nasabah mulai “diutak-atik” untuk program politik—meskipun secara teknis itu mekanisme intermediasi yang sah—masyarakat bisa saja panik.
Kalau orang-orang mulai menarik uang secara massal karena takut, biaya dana perbankan bakal meroket dan stabilitas keuangan kita bisa goyang.
Pemerintah jangan main api dengan komunikasi yang abu-abu. Rakyat berhak tahu bahwa setiap rupiah yang mereka simpan punya risiko terseret ke dalam ambisi fiskal yang berlebihan.
Evaluasi MBG ini harus dipelototi lewat tiga kacamata kritis. Pertama, apakah utang negara bakal meledak cuma demi program ini? Kedua, apakah bank kita masih berfungsi sebagai bank atau cuma jadi “kasir” pemerintah yang bikin kredit rakyat macet? Dan ketiga, apakah manfaat makanannya sebanding dengan biaya peluang yang hilang di sektor lain?
Kita tidak boleh silau hanya karena perut anak-anak kenyang, kalau ternyata harga yang harus dibayar adalah lesunya ekonomi nasional secara jangka panjang.
Jadi, jangan cuma terpaku pada fakta administratif bahwa dana nasabah tidak “disentuh”. Kita harus berani menggugat secara struktural bahwa ada keterkaitan sistemik yang berbahaya di sana.
Pertanyaan besarnya bukan lagi dari mana uangnya, tapi sejauh mana ambisi MBG ini akan mengorbankan stabilitas ekonomi dan akses finansial masyarakat luas. Jangan sampai demi sebuah program populer, kita malah merusak pondasi kesejahteraan yang sudah dibangun susah payah.
Penulis : Hamdi Putra (Forum Sipil Bersuara)
