FAKTANASIONAL.NET – Sebanyak 1.456 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal aksi unjuk rasa ribuan nelayan di Alun-alun Pati pada Senin (4/5/2026).
Massa yang menuntut penurunan harga BBM jenis solar nonsubsidi tersebut memulai orasinya sejak pukul 09.00 WIB di bawah pengawasan ketat namun humanis dari aparat keamanan.
Aksi yang menjadi sorotan publik ini berjalan dengan sangat tertib, di mana massa membubarkan diri secara damai setelah aspirasi mereka diterima oleh otoritas setempat.
Pengamanan Lintas Instansi dan BKO Polda Jateng
Kapolresta Pati, Komisaris Besar Polisi Jaka Wahyudi, merinci bahwa kekuatan pengamanan ini merupakan gabungan dari berbagai unsur.
Selain dari internal kepolisian, personel tambahan didatangkan langsung dari Polda Jawa Tengah serta instansi pendukung lainnya.
Komposisi pasukan tersebut meliputi:
1.040 personel Polresta Pati.
244 personel BKO Polda Jawa Tengah.
172 personel gabungan TNI, Subdenpom, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, hingga pemadam kebakaran (Damkar).
“Seluruh personel kami kerahkan untuk memastikan pengamanan berjalan maksimal, sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasi,” ujar Kombes Pol Jaka Wahyudi usai pengamanan aksi.
Pendekatan Humanis: Tanpa Senjata dan Tongkat
Dalam arahannya, Kapolresta menekankan komitmen Polri untuk mengedepankan pelayanan ketimbang pengamanan represif.
Seluruh personel dilarang keras membawa senjata api maupun alat pemukul guna menjaga suasana tetap kondusif dan menghormati hak warga dalam menyampaikan pendapat.
“Kita hadir untuk melayani, bukan menimbulkan ketakutan. Tidak ada anggota yang membawa senjata api maupun tongkat,” tegas Jaka.
Pendekatan persuasif dengan mengutamakan senyum, sapa, dan salam menjadi instruksi utama bagi seluruh petugas di lapangan. Hal ini terbukti efektif menjaga emosi massa tetap stabil hingga akhir kegiatan.
Dukungan Pemerintah Daerah
Aspirasi nelayan mengenai beban biaya operasional akibat mahalnya solar industri tersebut langsung mendapat respons dari jajaran pimpinan daerah.
Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra bersama perwakilan DPRD Pati menemui massa dan turut menandatangani surat dukungan terhadap tuntutan mereka ke pemerintah pusat.
Kapolresta memastikan bahwa peran polisi adalah sebagai fasilitator agar proses penyampaian pesan tersebut tidak terganggu oleh tindakan anarkis.
“Aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi nelayan terkait kebijakan pemerintah pusat, termasuk soal harga BBM dan dukungan sektor perikanan. Tugas kami mengawal agar aspirasi ini tersampaikan dengan baik dan damai,” tutupnya.
Setelah poin-poin tuntutan diserahkan dan ditandatangani, para peserta aksi membubarkan diri secara teratur dan kembali ke kediaman masing-masing di kawasan pesisir Pati.
