FAKTAJATENG.ID – Pemerintah Kabupaten Pati beserta DPRD setempat menyatakan komitmen penuh untuk mengawal aspirasi nelayan yang tercekik tingginya harga BBM jenis solar non-subsidi.
Kondisi ini dinilai telah mencapai titik kritis yang mengancam keberlangsungan industri perikanan tangkap di wilayah tersebut, Senin (4/5/2026).
Saat ini, harga BBM industri untuk nelayan dilaporkan melonjak hingga menyentuh angka Rp30.000 per liter, yang mengakibatkan mayoritas armada kapal di Juwana lumpuh total.
Nelayan Tak Mungkin Melaut
Pelaksana tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menegaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan kalkulasi matematis terhadap biaya operasional nelayan. Hasilnya, harga solar saat ini dianggap sudah tidak masuk akal untuk menunjang aktivitas penangkapan ikan.
“Pemkab menyadari harga BBM saat ini sangat memberatkan bagi nelayan. Dengan harga sekarang, kami sudah hitung, nelayan tidak mungkin bisa melaut,” ujar Risma Ardhi Chandra.
Risma menambahkan bahwa dirinya telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memperjuangkan akses BBM subsidi bagi nelayan Pati. Ia memastikan pihaknya tidak akan tinggal diam jika pemerintah pusat tidak segera memberikan solusi.
“Kalau aspirasi ini belum ditanggapi, kami akan ikut bersama nelayan untuk menyampaikan langsung ke pemerintah pusat,” tegasnya.
Hanya 15 Persen Kapal yang Beroperasi
Kondisi di lapangan menunjukkan dampak yang sangat memprihatinkan. Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Damai Nelayan Pati, Muhammad Agung, mengungkapkan bahwa dari sekitar 1.500 hingga 1.600 unit kapal di Kecamatan Juwana, hanya segelintir yang masih berani melaut.
“Dengan harga BBM Rp30.000 per liter, nelayan tidak mungkin melaut. Saat ini kapal dari Juwana yang berangkat hanya sekitar 15 persen,” ungkap Agung.
Para nelayan menuntut agar pemerintah menurunkan harga solar non-subsidi menjadi maksimal dua kali lipat dari harga subsidi, yakni di kisaran Rp13.600 per liter. Agung menegaskan pihaknya akan terus mengawal tuntutan ini hingga ke Jakarta.
“Kami akan terus mengawal sampai ke pusat jika belum ada tindak lanjut,” tambahnya.
Dampak Kesejahteraan ABK
Dukungan serupa datang dari Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin. Ia menekankan bahwa nelayan adalah penyangga pangan yang taat pajak, sehingga layak mendapatkan perlindungan negara.
Persoalan BBM ini bukan hanya masalah pemilik kapal, melainkan juga menyentuh nasib ribuan Anak Buah Kapal (ABK). Karena menggunakan sistem bagi hasil, tingginya biaya operasional otomatis memangkas pendapatan yang dibawa pulang oleh para ABK, sementara harga jual ikan di pasar cenderung stabil dan tidak mampu menutupi lonjakan modal melaut.
Dengan dukungan penuh dari eksekutif dan legislatif daerah, nelayan Pati kini menunggu respons cepat dari pemerintah pusat sebelum mereka benar-benar melakukan aksi lanjutan ke ibu kota.
