FAKTAJATENG.ID – Pemerintah pusat resmi memulai langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau melalui Apel Kesiapsiagaan di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Kamis (5/3/2026).
Langkah ini diambil guna menghadapi musim kemarau yang diprediksi akan mulai melanda wilayah tersebut pada akhir Maret ini.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, yang bertindak sebagai inspektur apel, menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur air di lapangan sebelum api muncul.
“Upaya ini adalah salah satunya sebagai kesiapsiagaan ini meminimalkan peluang terjadinya Karhutla. Mitigasi sedini dengan modifikasi cuaca untuk mengisi embung, parit dan kanal untuk mempertahankan tinggi air. Kemudian disiapkan helikopter water bombing dan helikopter patroli,” ujar Djamari.
Ia juga menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak bisa dilakukan secara parsial karena dampaknya yang melintasi batas wilayah hingga negara.
“Hal ini tidak bisa pemerintah pusat saja, tidak bisa pemerintah daerah saja, tapi harus dilakukan oleh semua pihak. Ini menjadi tanggung jawab kita kepada bangsa,” pungkasnya.
Baca Juga: Waspada Paradoks Cuaca: Saat Jawa Banjir, Riau dan Kalimantan Justru Dikepung Ancaman Karhutla
Strategi Berlapis dan Operasi Modifikasi Cuaca
Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., mengungkapkan bahwa strategi tahun ini akan mengandalkan keterpaduan antara operasi udara dan darat.
Sejak 16 Februari hingga 4 Maret 2026, BNPB telah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan 27 sorti penerbangan dan menyemai 27 ton bahan semai di langit Riau.
“Tujuh tahun kebelakang ini tidak ada kebakaran besar seperti tahun 2019. Tahun 2023 ada El Nino, namun Indonesia bisa mengatasinya,” ucap Suharyanto memberikan gambaran tren karhutla beberapa tahun terakhir.
Ia merinci bahwa selama awan hujan masih tersedia, OMC akan menjadi prioritas utama.
“Kami sudah melaksanakan OMC. Ketika masih ada pertumbuhan awan hujan, paling efektif efisien apabila ada kebakaran didatangkan hujan, api bisa padam,” tuturnya.
Namun, jika kondisi semakin kering, pemerintah akan menggeser tumpuan kekuatan pada Satgas Darat dan dukungan udara.
“Jika curah hujan semakin kurang karena masuk musim kemarau, susah didatangkan lagi hujan lewat OMC, ada Satgas Darat sudah bekerja, telah terbentuk Satgas Darat gabungan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni dan masyarakat. Mereka sudah memiliki peralatan,” jelas Suharyanto.
Sebagai langkah pamungkas, pemerintah menyiagakan armada helikopter jika api sulit dijangkau.
“Upaya terakhir jika OMC dan Satgas tidak bisa dilakukan karena api terlanjur besar, kita dukung dengan operasi helikopter water bombing,” tambahnya.
Fokus pada Enam Provinsi Prioritas
Sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2020, terdapat enam provinsi yang menjadi fokus utama penanganan karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Hingga saat ini, Riau menjadi provinsi pertama yang merespons dengan meminta bantuan pusat.
“Sampai awal Maret ini baru Provinsi Riau yang meminta bantuan kepada pemerintah pusat, sehingga hari ini Pak Menko Polkam hadir di Riau memimpin langsung,” kata Suharyanto.
Apel siaga ini melibatkan sedikitnya 1.000 personel gabungan serta pameran alat pemadaman, termasuk pesawat Cessna untuk operasi cuaca dan berbagai jenis helikopter patroli.
