FAKTAJATENG.ID — Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan langkah strategis untuk memperkuat keterbukaan informasi publik dengan menyambangi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital (Diskomdigi) Provinsi Jawa Tengah, Rabu (4/3/2026).
Pertemuan ini difokuskan pada optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam mengawal akuntabilitas program pemerintah.
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Khairul Hidayati, menjelaskan bahwa penguatan fungsi PPID merupakan elemen krusial dalam reformasi birokrasi, bukan sekadar pemenuhan aspek administratif semata.
“Penguatan fungsi PPID bukan hanya aspek administratif, tetapi bagian dari komitmen institusi dalam menghadirkan layanan informasi yang transparan, cepat, and dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ujar Hida dalam kunjungannya di Semarang.
Mitigasi Disinformasi Program Strategis
Salah satu poin utama dalam diskusi tersebut adalah penyelarasan standar pelayanan informasi guna mendukung program strategis nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
BGN menilai tata kelola informasi yang solid sangat diperlukan untuk mencegah munculnya disinformasi di tengah masyarakat.
Hida menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah fondasi utama agar program besar seperti MBG dapat berjalan secara terbuka dan akuntabel.
“Kepercayaan masyarakat dibangun melalui keterbukaan informasi dan pelayanan yang profesional. Karena itu, kami terus memperkuat sistem layanan publik agar sejalan dengan prinsip good governance dan reformasi birokrasi,” tegasnya.
Adaptasi Teknologi dan Strategi Digital
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga membedah mekanisme pelayanan permohonan informasi serta strategi komunikasi digital yang adaptif.
Jawa Tengah dipilih sebagai mitra diskusi karena dinilai memiliki praktik baik (best practice) dalam pengelolaan informasi publik yang responsif terhadap perkembangan teknologi.
Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas BGN dalam menyediakan data yang akurat dan mudah diakses oleh publik, sehingga setiap kebijakan yang diambil oleh Badan Gizi Nasional dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan secara luas.
