FAKTAJATENG.ID – Sektor pendidikan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, tengah menghadapi tantangan serius.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang menyatakan akan segera memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat menyusul laporan adanya kekurangan sekitar 1.000 tenaga pendidik di wilayah tersebut.
Ketua DPRD Kabupaten Batang, Suudi, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas kondisi ini. Menurutnya, krisis guru merupakan persoalan krusial karena berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa depan.
Mencari Solusi Konkret
Suudi menegaskan bahwa pemanggilan pihak eksekutif bertujuan untuk membedah data secara rinci, baik di tingkat Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP).
“Kami mendapatkan informasi adanya kekurangan guru yang luar biasa. Kami segera menanyakan kondisi ini kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencari solusi agar krisis tenaga pendidik tidak terus berlanjut,” tegas Suudi di Batang, Senin (9/3/2026).
DPRD berkomitmen untuk merumuskan kebijakan bersama pemerintah daerah guna menyiasati kekosongan formasi guru yang ditinggalkan.
Akar Masalah: Pensiun Massal dan Skema PPPK
Wakil Ketua DPRD Batang, Benny Abidin, menjelaskan bahwa pemicu utama krisis ini adalah banyaknya guru yang memasuki masa pensiun yang tidak sebanding dengan rekrutmen tenaga baru.
Ia juga mengkritisi efektivitas program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam menambah jumlah personel.
“Rekrutmen PPPK selama ini mayoritas hanya menyasar guru-guru yang sudah lama mengabdi. Artinya, PPPK hanya mengganti status kepegawaian guru yang sudah ada, bukan menambah jumlah tenaga pengajar di lapangan,” jelas Benny.
Data Disdikbud: Angka Kekurangan Terus Bertambah
Senada dengan legislatif, Kepala Bidang Pembinaan dan Tenaga Disdikbud Kabupaten Batang, Muhammad Arief Rohman, membenarkan situasi sulit tersebut.
Selain faktor pensiun, berkurangnya jumlah guru juga disebabkan oleh faktor alami seperti meninggal dunia atau promosi jabatan.
“Data sebelumnya mencatat kekurangan guru mencapai 958 orang, dan saat ini kemungkinan besar jumlahnya sudah bertambah. Ironisnya, rekrutmen PPPK memang belum menjadi solusi instan untuk menambah jumlah personel guru secara signifikan,” ungkap Arief.
Pihak Disdikbud berharap koordinasi dengan DPRD nantinya dapat melahirkan kebijakan strategis, terutama dalam mengisi kekosongan guru di sekolah-sekolah negeri agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan optimal.
