FAKTAJATENG.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah mendorong Pemerintah Provinsi untuk menyeriusi penguatan sektor peternakan sebagai pilar utama kedaulatan pangan.
Ketua DPRD Jateng, Sumanto, menegaskan bahwa Jawa Tengah memiliki modal besar untuk menjadi penghasil pangan terbaik di Indonesia, namun hal tersebut harus dibarengi dengan keberpihakan pada kesejahteraan peternak.
Berdasarkan data terbaru, populasi ternak di Jawa Tengah mencapai 5,8 juta ekor, di mana 3,5 juta ekor di antaranya merupakan kambing.
Selain itu, populasi unggas seperti ayam petelur, pedaging, hingga itik juga menjadi tulang punggung penyedia protein nasional.
Revitalisasi Balai Lewat Perda
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah kondisi balai-balai ternak milik pemerintah. Sumanto mendorong agar balai tersebut direvitalisasi agar tidak hanya menjadi pusat riset, tetapi mampu beroperasi secara profesional guna menyediakan bibit unggul bagi masyarakat.
“Dengan potensi yang besar, Jawa Tengah harus menjadi daerah penghasil pangan terbaik. Balai-balai ternak saat ini sudah kita dorong untuk direvitalisasi lewat Perda. Tentu prestasi dalam produksi pangan ini harus diimbangi dengan kesejahteraan pelaku utamanya yaitu peternak,” ujar Sumanto dalam keterangan resminya belum lama ini.
DPRD Jateng bahkan mengusulkan agar balai-balai tersebut diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan melalui skema Badan Layanan Umum (BLU).
“Balai-balai ini punya sumber daya, ahlinya banyak, dan punya sarana. Kami memberi kebebasan dalam mengelola. Nantinya balai bisa jadi BLU seperti rumah sakit. Jadi bisa menguntungkan,” tambahnya.
Tantangan Anggaran dan Harga Pasar
Langkah ambisius ini bukan tanpa kendala. Sumanto mengakui adanya pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat yang berpotensi menyunat anggaran sektor-sektor strategis di daerah.
Meski begitu, ia berharap sektor pertanian dan peternakan tetap mendapat prioritas karena menyangkut kedaulatan nasional.
Politisi PDI Perjuangan ini pun mengutip pesan bersejarah Presiden Soekarno untuk mengingatkan urgensi masalah ini.
“Bung Karno sudah mengingatkan bahwa pangan adalah soal mati hidupnya suatu bangsa. Jika kebutuhan pangan rakyat tidak terpenuhi, maka akan mengganggu hajat hidup banyak orang,” tegas Sumanto.
Selain masalah bibit, kepastian harga pasar masih menjadi momok bagi peternak lokal. Banyak peternak yang terjepit oleh tingginya modal produksi namun tak sebanding dengan pendapatan saat panen.
Untuk mengantisipasi hal ini, DPRD mendorong pembentukan lembaga ekonomi seperti koperasi atau BUMDes di tingkat desa.
“Pemerintah juga perlu memberikan bimbingan dan fasilitasi bagi para peternak. Selain itu, jika perlu membentuk lembaga ekonomi bagi peternak seperti koperasi atau BUMDes,” tuturnya.
Dengan adanya payung hukum berupa Perda Peningkatan Balai Pertanian, Peternakan, dan Perikanan, diharapkan produksi daging dan susu nasional dapat digenjot secara mandiri.
Tujuannya jelas menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor produk hewani dari luar negeri.
